Bima Arya Sanjung Partai Perindo: Inovatif, Dinamis, dan Berjiwa Sosial.

Baru-baru ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto hadir sebagai pembicara dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Partai Perindo untuk kader DPRD periode 2024– 2029 di Ballroom Golden Store Hotel, Jakarta Pusat. Ia memberikan apresiasi atas kinerja Partai Perindo yang menurutnya tampil segar dan progresif.

“Partai Muda dengan Tingkat Kesadaran Tinggi”

Bima Arya menilai bahwa dibandingkan dengan partai-partai senior lainnya, Perindo tampil lebih muda namun memiliki kepedulian publik yang tinggi “Perindo termasuk partai muda, tapi tingkat kesadaran publiknya tinggi,” tuturnya.

Semangat Kolaborasi

Lebih lanjut, Wamendagri menyatakan bahwa Partai Perindo kini dihuni oleh banyak tokoh muda dari berbagai latar belakang aktivisme: mahasiswa, anti-korupsi, media, sosial media, sosial, hingga aktivis disabilitas. Menurutnya, ini merupakan contoh sinergi kolaboratif yang luar biasa!

Kritik Konstruktif untuk Mencegah Pejabat Menyimpang

Bima juga menyoroti pentingnya peran DPRD yang diisi kader Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan secara efisien dan tepat sasaran:

“Dana publik harus kembali ke masyarakat, bukan ke kantong pejabat … DPRD yang bisa mengawalnya dengan konsisten.”

Ia juga menekankan bahwa DPRD harus berani memberi masukan atau kritik jika kepala daerah menyimpang dari jalur yang benar.

Kunci: Kolaborasi Eksekutif & Legislatif

Menurut Bima Arya, mencapai target ambisius pemerintah– seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan kemiskinan secara signifikan– baru dapat terwujud melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. DPRD dari Partai Perindo diharapkan menjadi ujung tombak dalam kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA

Intisari Cepat

Poin Utama Ringkasan
Partainya Partai muda dengan tingkat kesadaran publik tinggi
Anggota Perindo Aktivis muda dari berbagai sektor seperti mahasiswa, media, sosial, dan disabilitas
Peran DPRD Harus mengawasi penggunaan APBD dan memberikan kritik kepada kepala daerah jika diperlukan
Target Nasional Sinergi legislatif-eksekutif untuk pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengentasan kemiskinan

.